Klaster virus corona di kantor kementerian: ‘Kantor saya menutup informasi siapa saja kolega yang positif Covid-19’

Wadah aduan masyarakat terkait persoalan virus corona, Lapor Covid-19, mengatakan ada kesan, baik kantor swasta ataupun pemerintah “menyembunyikan” kasus positif karena pandemi ini dianggap isu sensitif.

Lembaga ini menyatakan hal itu di tengah data yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI hingga 7 September lalu, yang menunjukkan terdapat 629 kasus positif di 27 kementerian.

Lapor Covid-19 sendiri menerima lebih dari 150 aduan dan sebagian besar merujuk pada kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.

Seorang pegawai kementerian bertestimoni kepada BBC Indonesia bahwa dia begitu cemas karena pimpinan lembaganya tak pernah mengumumkan secara resmi siapa dan bagaimana pola penanganan pegawai yang positif Covid-19.

Bukan hanya khawatir tertular Covid-19, seorang karyawan Kementerian Dalam Negeri yang berbincang kepada BBC Indonesia juga mencemaskan kariernya jika membicarakan kasus virus corona di kantornya ke publik.

“Pas awal pandemi sempat ada kabar pegawai yang kena Covid-19. Tapi tidak diinfokan secara resmi siapa yang kena itu dan dari bagian apa. Jadi kami kurang info penyebarannya untuk antisipasi,” ujar pegawai yang meminta tidak menyebut namanya.

Dia juga berkata, tidak ada ada mekanisme uji Covid-19 yang jelas untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Pegawai ini menuturkan, ada satu karyawan dari sebuah subdirektorat di kantornya yang terpapar virus corona, tapi belakangan tak semua pekerja di bagian itu mendapat jatah uji usap.

“Informasi yang ada kami dapat cuma dari pegawai ke pegawai, yang cerita dan saling mengingatkan. Secara resmi tidak ada,” tuturnya.

Cerita tadi sebenarnya tidak hanya terjadi di Kementerian Dalam Negeri, kata Irma Hidayani, inisiator Lapor Covid-19, wadah aduan masyarakat terkait persoalan virus corona.

Irma berkata, selama periode 5-15 September lalu, wadah yang ia kelola menerima 156 aduan tentang kasus Covid-19 yang luput dari perhatian pemerintah.

Sebagian besar aduan itu, kata dia, merujuk klaster di kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.

“Orang yang melapor itu rata-rata menyampaikan bahwa ada kasus positif di kantor mereka, tapi kantor mereka tidak ditutup,” ujar Irma saat dihubungi, Kamis (17/09).

“Bahkan informasi siapa saja yang positif atau berstatus ODP (orang dalam pemantauan) tidak ada. Jadi statistik atau situasi pandemi Covid-19 di kantor itu tidak ada,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *